LAHAT,Lahatindependen.com – Anggota DPR RI Komisi IX Ir Sri Meliyana kembali menggelar Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sabtu (13/1/24).
Dalam penyampaian Sosialisasi Sri Meliyana menyampaikan, jika peserta BPJS hendak berobat mengunakan kartu BPJS maka harus ikuti mekanisme.
“Langka Pertama ialah peserta BPJS ke Puskesmas terdekat, jika penanganan harus di tindak lanjut maka pihak Puskes akan membuat surat rujukan ke RSUD Lahat,” Sampainya.
Di Komisi IX DPR RI Sri Meliyana terus memperjuangkan angggaran kesehatan dalam Rapat Kerja Komisi Untuk tahun 2024, Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6% dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1% atau Rp 13,9 triliun, dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023.
“Di Komisi IX kami terus memperjuangkan anggaran kesehatan, Alhamdulillah tahun 2024 ini meningkat,” terang Sri Meliayana.
Ditempat yang sama, Yunita Ibnu kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Linggau di dampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lahat Handoko menjelaskan, sekarang ini Kabupaten Lahat telah mencapai UHC karena masyarakat Lahat 95% telah menggunakan BPJS.
“Untuk Lahat sendiri saat ini ada sekitar 110ribu peserta JKN-KIS di bayar iuran BPJS Kesehatan oleh Pemkab Lahat,” terang Yunita.
Untuk JKN-KIS sendiri paling banyak mengklaim penyakit Cuci dara salah.
Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar Kartu Indonesia Sehat tidak boleh di pinjmkan kepada pasien lain.
“Untuk Kartu BPJS tidak boleh di pinjamkan kepada pasien lain, karena perna ditemukan kasus kartu BPJS kepada dipinjamkan kepada pasien yang akan melahirkan, berselang 3 bulan ketika pasien hendak melahirkan juga BPJS tidak mencover lagi jika dalam setahun sebanyak 2 kali,” jelasnya.
Kenapa kita harus menjadi anggota JKN-KIS Karen ini sifatnya bergotong royong.
Untuk JKN-KIS sendiri paling banyak mengklaim penyakit Cuci dara,”tutupnya. (D03)